Situs SBY Di-Hack Anak Jember

Wildan Yani Ashari alias Yayan tak ubahnya mereka yang memiliki hobi menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Pemuda kelahiran Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 18 Juni 1992, itu biasa menyalurkan kemampuannya di Warung Internet (Warnet) Surya.Com di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Kebonsari, Jember.Pria lulusan SMK jurusan teknik bangunan ini melakukan aksinya di Warnet tersebut pada pertengahan 2012 hingga 8 Januari 2013.
Kamis kemarin, 11 April 2013, Wildan mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jember. Dia bukan terdakwa biasa. Wildan menjadi pesakitan karena meretas situs pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, http://www.presidensby.info.
Dan Diperkirakan Wildan akan dikenakan, pasal 30 dan pasal 32, maksimal hukumannya hanya 7 sampai 8 tahun.

Pasal 30 di UU ITE terdiri dari tiga ayat yakni:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Sementara untuk pasal 32:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Tindakan Pidana

Adapun ketentuan pidana yang mengatur pasal 30 dan 32 diatur di pasal 46 dan 48 UU ITE.

Pasal 46

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dampak

Dampak dari kasus ini yaitu pengunjung internet yang mengunjungi situs tersebut diahlikan kealamat IP lain. Mereka kemudian disambut pesan dari hacker sehingga tampak seolah-olah laman beranda situs yang bersangkutan telah mengalami perubahan tampilan (deface).

Solusi

Berdasarkan kasus diatas maka seharusnya situs-situs resmi pemerintah dikelola dengan memakai server sendiri. Jadi semua dikontrol kesatu server. Contohnya Amerika Serikat dan China. Bahkan di China pemerintah memblokir twitter dan google.

Cara menanggulangi

1. Menindaklanjuti para pelaku secara tuntas dan adil berdasarkan Undang-undang yang berlaku agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

2. Undang-undang yang diberlakukan harus terus disempurnakan mengingat semakin majunya teknologi dan komunikasi.

3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian para penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara peretasan situs pemerintah.

Referensi :

• http://www.tempo.co/read/news/2013/04/12/072472937/Begini-Cara-Wildan-Meretas-Situs-Presiden-SBY
• http://www.jambi.polri.go.id/kriminal-nasional/168-situs-sby-di-hack-anak-jembel.html